Jagatgame.id – Isu publisher game wajib berbadan hukum di Indonesia sedang ramai diperbincangkan netizen khususnya para gamers.
Enggak terkecuali, pelaku industri game yang selama ini berjuang keras Kepada Membikin permainan video yang Bisa berbicara banyak di kancah Dunia. Menurut Kris Antoni (CEO Toge Productions) wacana dari Kominfo tersebut dinilai Enggak efektif dan malah bakal menghambat kemajuan game lokal.
Akan tetapi di sisi lain, Asosiasi Game Indonesia (AGI) mengatakan bahwa rumor tersebut hanya salah paham. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua AGI Cipto Adiguno menanggapi polemik publisher game wajib mendirikan PT.
Baca Juga: Sejarah Perjalanan Counter-Strike, Game FPS yang Digilai Jutaan Penggemar di Dunia
“Mungkin dikutip keliru atau Pak Semmy (Semuel Abrijani Pangerapan) keliru bicara. Tapi aturan tentang kewajiban badan hukum sama sekali belum di-submit ke Kemenkum Ham, Tetap tahap Obrolan dan perancangan,” kata Cipto dikutip dari Instagram @c.adiguno pada Selasa, 30 Januari 2024.
Asosiasi Game Indonesia menegaskan bahwa mereka telah Berjumpa dari pihak Kominfo Kepada mendiskusikan isu panas tersebut.
Menurutnya, Demi ini Permenkominfo yang ditakutkan belum diketok palu, Tetap dalam tahap Obrolan, serta belum diteruskan ke pihak KemenkumHAM.
Baca Juga: Darurat! Integritas dan Isu E-Doping Mengemuka di Perhimpunan Games of Strategies
“Dalam aturan tersebut, Enggak Eksis pengaturan publisher wajib berbadan hukum atau berbadan hukum di Indonesia. Kalaupun Eksis wacana tersebut, hanyalah suatu ide dan proposal yang Tetap dalam tahap Obrolan dengan para pelaku industri,” tambahnya.
Adapun rencana Kominfo Kepada mewajibkan publisher game berbadan hukum di Indonesia, didasari atas keresahan pemerintah yang Ingin memperketat aturannya.
Dalam kata lain, perusahaan publisher game harus berbadan hukum di Indonesia agar Bisa memberikan Akibat positif Kepada negara khususnya dari sisi ekonomi.
Baca Juga: Gameplay Counter-Strike 2 dan Panduan Mainnya Kepada Tempur Penuh Strategi
Akan tetapi, wacana itu mendapat perlawanan dari para pelaku industri game yang Bahkan menilainya sebagai langkah Kepada menghambat kemajuan.***